JAKARTA (DetakRiau.com) Gede Suratha  Sekretaris Dirjen Kependudukan dan
Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri  mengatakan masih ada 9 juta
penduduk yang belum melakukan rekam KTP elektronik yang seharusnya sudah
tuntas pada tahun 2014 lalu, dan ada 1,9 juta yang rekam KTP elektronik
ganda.

Terungkapnya skandal KTP elektronik yang melibatkan pejabat sebelumnya telah membuat kami takut bekerja apabila mengulangi kejadian yang serupa.

Saya sebagai kuasa pengguna anggaran serta pengelola uang dan barang, telah membuat kebijkan baru  dengan memutuskan cut off buat semua peserta tender yang lama,  agar supaya perekaman KTP elektronik bisa tuntas sesuai dengan anggaran yang akan disetujui oleh Komisi II.

Jelas kerja kami sempat terganggu makanya blangko KTP E  sempat kosong diganti dengan surat keterangan elektronik KTP atau Suket yang datanya terekam di Dirjendukcapil.
Dengan data base dan servernya berada di Batam, Kepri. Kantor Mendagri  di Jalan Merdeka Utara, Jakarta dan Kantor Dirjen Dukcapil di Kalibata, Jakarta.

Kebijakan yang saya ambil tersebut telah disetujui oleh Menteri Dalam  Negeri. Ini terbukti saya tidak digeser dari posisi saya yang sekarang, ungkap  Gede Suratha saat berdiskusi dengan tema legislasi di Gedung DPR RI Jakarta Kamis (28/9/2017).

Sampai hingga kini pemerintah belum akan memberikan sanksi bagi penduduk yang rekam KTP E  ganda. Meski aturan sanksinya memang sudah diatur dalam UU Kependudukan, jelasnya.

Terkait dengan kelebihan jumlah penduduk di Kabupatean Bogor sebanyak 500 ribu yang tidak sesuai dengan data KTP elektronik. Dikatakan, awalnya berjumlah 4,3 juta warga, setelah disisir menjadi 3,8 juta warga. Masalahnya sekarang sudah selesai setelah kami mengundang Kepala Dinas terkait. jelas Suratha .

Adapun penyebabnya, warga setempat memiliki KTP ganda karena bertempat di kecamatan yang berbeda, warga Jakarta yang membeli vila atau membeli rumah di Bogor yang sebenarnya warga Jakarta tapi memiliki KTP Bogor. Kalau ketahuan mereka diharuskan memilih. Selain itu ada beberapa kasus warga negara asing yang tercatat  sebagai warga Bogor. Ini melanggar padahal mereka statusnya bertempat tinggal sementara di Bogor atau bekerja di Bogor, kata Suratha. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Eddy minta agar data KTP elektronik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengajuan dana alokasi kusus DAK yang dialokasikan oleh pemerintah pusat lewat APBN yang penghitungannya berdasar pada jumlah penduduk.

Akan tetapi duplikasi KTP elektronik bisa disalah gunakan dalam pilkada langsung dengan  mengerahkan massa dari daerah lain, imbuhnya. Erwin Kurai.