Pekanbaru (DetakRiau.com) - Kepolisian Daerah Riau mengantisipasi gesekan politik di masyarakat maupun para kontestan dan timnya menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat pada 2018 mendatang.

Soalnya, dalam pilkada itu kadang kala dalam satu keluarga bisa saja tidak
bertegur sapa karena beda pilihan. Seharusnya hal ini tidak memutuskan
silaturahmi, karena pilkada bukan masalah aqidah, melainkan kebangsaan
dimana semuanya punya hak memilih sesuai keinginannya.

"Gesekan kalau sebatas omongan tak ada masalah, di negara demokrasi boleh saja pilihan beda. Jangan sampai menjadi konflik hanya karena beda pilihan," kata Kepala Polda (Kapolda) Riau, Brigjend Pol Nandang, baru-baru ini.

Oleh karena itu, Kapolda mengharapkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik bisa memilih orang yang punya komitmen memajukan Riau. Sebab provinsi ini kaya tapi masyarakat yang miskin masih banyak.

Terkait persiapan kepolisian dalam mengamankan helatan politik tersebut, Kapolda menyebutkan sudah rencana anggaran. Dan pihaknya sudah mengajukan kebutuhan anggaran selama Pilkada, namun sekarang masih dihitung.

"Kita harus cermat, pengamanan itu yang paling sulit anggaran sudah diajukan, ternyata rupanya kurang.  Politik anggaran itu juga tidak gampang," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, saat ini dinamika politik untuk Pilkada Gubernur dan Bupati Indragiri Hilir sudah sedikit memanas. Diharapkannya seluruh masyarakat saling menahan diri dan bertindak tidak menyalahi aturan.

Seperti masalah hadirnya lima kepala dinas pemerintah provinsi dalam rapat kerja daerah Partai Golkar. Dan Bawaslu berwenang mengawasi seluruh kegiatan pemilu.

"Aparatur Sipil Negara tak boleh terlibat dalam perpolitikan praktis. Saya sudah baca dan lihat gambarnya, kami akan mengundang beberapa nama yang ada itu menanyakan mengetahui seperti apa kejadiannya. Apakah inisiatif sendiri atau diundang," ungkap Rusidi.(*/drc)