PEKANBARU (DRC) - Penolakan bantuan Tim Satgas Pemadam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Pemprov DKI Jakarta untuk atasi bencana di Provinsi Riau menuai kritikan masyarakat. Sikap penolakan secara halus tersebut dinilai sebagai sikap sombong pemerintah daerah saat masyarakat terpapar penderitaan akibat kabut asap hampir satu bulan terakhir.
Meski sebagian masyarakat dan komponen masyarakat menilai sikap penolakan Pemprov Riau hal yang biasa, namun sikap penolakan ini menjadi trending topik oleh netizen di
media sosial. Beberapa narasumber media ini beralasan, penolakan bantuan untuk kemanusiaan seharusnya tidak perlu terjadi. "Karena, sama saja artinya menolak rezeki, itu sombong namanya," ucap Ismail, salah seorang sumber media sosial kepada media ini.
Kekecewaan juga dilontarkan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmizi. Seharusnya Pemprov Riau menyambut baik bantuan tersebut.
Karena persoalan bencana asap adalah persoalan masyarakat, terutama yang paling terdampak seperti anak-anak dan ibu hamil. "Keberlangsungan hidup masyarakat harus diutamakan daripada kepentingan lainnya. Ini bukan soal masih sanggup atau tidak, tetapi bagaimana langkah cepat menghilangkan asap, jangan sampai menunggu lebih banyak lagi korban masyarakat yang terkena ISPA akibat asap ini," ucap Tarmizi menambahkan, seharusnya Pemprov Riau lebih jernih mencermatinya.
Apalagi kata Tarmizi kondisi Riau sudah masuk level bahaya sehingga semua pihak harus berparsipasi, baik pihak pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Bahkan jika perlu banyak daerah yang bersedia membantu menghilangkan asap di Riau secara cepat.
"Seharusnya tidak hanya Pemerintah DKI saja, tetapi semua daerah, khususnya daerah-daerah di Sumatera yang juga terdampak asap," ujar Tarmizi sembari mempertanyakan
pertimbangan lain Pemprov Riau menolak bantuan Pemprov DKI.
Memang secara personil, Tarmizi menilai tim penanganan bencana karhutla di Riau dikatakan cukup, karna sudah melibatkan banyak pihak mulai dari pusat sampai daerah
bahkan sampai pada level desa. Tapi seharusnya pemerintah daerah dapat membangun komunikasi yang baik. "Saya menilai penolakan terhadap bantuan dari DKI Jakarta hanya
miskomunikasi saja," jelas Tarmizi.
Melihat kondisi saat ini, lanjut Tarmizi, pemerintah daerah dan Satgas bencana harus membuka informasi kepada publik terkait perkembangan penanganan Karhutla di Riau.
Misalnya, lokasi titik api yang belum tertangani, evakuasi dan penanganan warga terdampak, dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas, dan lain-lain.
"Jika informasi ini dapat disampaikan secara realtime, maka tidak akan ada miskomunikasi, sehingga bantuan dari pemerintah daerah lainnya dapat mengakomodir
sektor-sektor yang belum ditangani pemerintah daerah. Begitu juga sebaliknya jika semua sektor sudah tertangani, maka daerah lain dapat memakluminya," terangnya.
FITRA mengharapkan, jangan sampai kondisi bencana asap ini ditafsirkan sebagai adanya kepentingan politik dan kepentingan lainnya. "Marilah melihatnya pada kepentingan
keselamatan masyarakat Riau dan masyarakat yang terdampak, karena jaminan keselamatan warga menjadi tanggung jawab pemerintah," ujar Tarmizi pula.
Kecaman atas penolakan bantuan tersebut juga dilontarkan Politisi senior Partai Gerindra Provinsi Riau, Marwan Yohanis. Ia sangat menyayangkan sikap Pemprov Riau
yang menolak bantuan yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anggota DPRD Provinsi Riau itu juga menilai ada sikap sombong daerah ini yang menolak bantuan personel untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
"Ini bukan sombong lagi namanya, ini di atas sombong. Orang mau bantu kok ditolak. Kalau dinilang Satgas sudah banyak, ya kalau perlu lebih banyak lagi. Ibaratnya sebanyak apapun beras di rumah kita, kalau ada orang ngasih ya kita terima, walaupun nanti beras itu kita salurkan ke yang lebih membutuhkan," tegas Marwan, seperti dilansir cakaplah.com, Rabu (18/9/2019).
Selain sikap sombong, Marwan menilai, bahwa penolakan ini kental dengan nuansa politis. Politisi asal Kuantan Singini ini berpandangan mungkin jika bukan Anies Baswedan yang memberikan bantuan Pemprov Riau akan menerimanya.
"Ini tak terlepas dari politik. Sangat kental nuansa politik. Kalaulah bukan Anis Baswedan yang memberi pasti diterima. Kalau soal politik jangan dikait- kaitkan," ujarnya lagi.
Marwan menilai persoalan asap ini adalah persoalan kemanusiaan, maka mesti dibedakan kemanusiaan dan politik. "Pemerintah DKI itu menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bedakan orang mau bantu kok gak terima. Masa ada orang mau bantu yang kita terkena musibah ditolak," jelasnya sembari mempertanyakan, apakah karena Anies jadi ditolak, belum tentu daerah lain juga ditolak ini.
Pemprov Riau Bantah Menolak Menjawab kritikan masyarakat, terkait penolakan bantuan Satgas Karhutla Pemprov DKI Jakarta, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edward Sanger menjelaskan kalau, Pemerintah Riau bukan menolak bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI, namun pihaknya menilai bahwa saat ini personil yang dimiliki oleh Riau masih ada.
"Sebenarnya bukan kita menolak, kita sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan BPBD DKI bahwa personil kita di Riau masih ada. Sehingga bapak dan Satgas meminta untuk
mengoptimalkan dulu," kata Edward, Rabu (18/9/2019).
"Nanti, apabila kita membutuhkan personil, kita segera berkoordinasi dengan DKI. Kita ucapkan terimakasih dan aspresiasi atas bantuannya. Bukan DKI saja saya kira, barangkali provinsi lain yang bersimpati dengan Riau kita aspresiasi," ucapnya.
Edwar juga mengatakan, bahwa bantuan dari DKI pun belum sampai ke Riau. "Jadi kita bukan menolak, sesuai arahan dari Satgas kita ingin mengoptimalkan personil yang ada dulu," ujarnya.
Edwars menjelaskan, kabut asap ini bukan barasal dari Riau saja, namun dari daerah tetangga juga ada. "Jadi kita harus saling bersinergi dari Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Sehingga kita bisa sama-sama," pungkasnya.
Jawaban Edwar Sanger ini dipertegas lagi oleh Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution. Wagubri mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan Gubernur Ibu
Kota RI itu.
"Kita terima kasihlah atas perhatian itu, kita terimakasih kepada Pemprov DKI, kita belum membutuhkan. Kalaupun suatu saat kita membutuhkan (bantuan), bukan kepada
mereka kita meminta, kepada masyarakat pun kita minta nanti," ujar Wagubri, Selasa (17/9/19) petang di Pekanbaru.
Dia menegaskan, pihaknya saat ini masih belum membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah setempat. "Saya kira kita belum butuh lah bantuan dari DKI, saya kira kita masih punya kemampuan untuk mengatasi (Karhutla). Baik secara personel," sebutnya.
Sejauh ini kata Wagubri, dia pun belum ada komunikasi secara tertulis antara Pemprov Riau dan Pemrov DKI terhadap itu. Artinya, Pemprov Riau masih belum butuh bantuan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta
Diwartakan sebelumnya, keinginan Pemprov DKI membantu penanggulanan Karhutla di Riau mencuat setelah Anies Baswedan membeberkan rencana tersebut melalui akun Instagram miliknya. Pemprov DKI berencana mengirimkan tim, dari 65 petugas yang berasal dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 25 orang, Dinas Kesehatan sebanyak 10 orang, BPBD sebanyak 5 orang, Dinas Sosial sebanyak 10 orang, tim relawan Jakarta sebanyak 10 orang, serta tim pendukung sebanyak 5 orang.
Keseluruhan tim gelombang pertama ini akan difokuskan penanggulangannya ke daerah Riau. Nantinya jika diperlukan akan menyusul tim gelombang selanjutnya ke daerah lain
tergantung kebutuhan penanggulangan Karhutla.
"Kami bersyukur kalau masalah api sudah selesai. Karena memang tujuan kita adalah membantu memadamkan api dan mengendalikan dampak-dampak dari pada asap," kata Anies
dilansir dari detik.com, Rabu (18/9/19).
Anies menegaskan, jika tim yang diberangkatkan ke daerah yang dilanda karhutla telah koordinasi bersama BNPB. Penempatan tim tersebut juga mengikuti arahan Kemendagri dan BNPB. "Kami itu mengirimkan orang bukan kepada pemerintah provinsi. Kami mengirimkan kepada BNPB. Jadi ke mananya yang menentukan adalah BNPB," jelas Anies.
Tak hanya itu, Anies juga telah menerima informasi timnya dikirimkan ke Kalimantan Tengah. Kemendagri, lanjut Anies, merupakan pihak yang mengarahkan satgas tersebut
bekerja di mana. "Tadi informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah. Karena di sana kondisinya sedang berat. Yang mengarahkan adalah Kementerian Dalam Negeri,"
jelas Anies.
Lebih lanjut, Anies mengaku menerima permintaan dari Jambi. Terkait anggapan tidak berkoordinasi dengan Riau, Anies menegaskan timnya telah berkoordinasi dengan
Kemendagri.
"Kami kan nggak kirimkan ke sana (Riau). Kita kirimnya ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang kirim ke sana. Jadi memang koordinasinya dengan Kemendagri,"
tutup Anies. (rid)
