PEKANBARU, detakriau.com - Ratusan warga yang menamakan dari Gerakan Perlawanan Mafia Tanah (Gerlamata) menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Riau, Kamis (27/7/2023).

Aksi gabungan dari beberapa daerah seperti Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis dan Kota Pekanbaru itu dipimpin M Ridwan selaku Ketua Umum Gerlamata.

Dalam seruannya, Ridwan minta Gubernur Riau, Syamsuar dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto membantu masyarakat yang saat ini telah dirampas hak-hak kepemilikan lahan oleh individu yang diduga melibatkan aparat negara.

"Masyarakat jadi sengsara akibat ulah mafia tanah. Mafia tanah terus merajalela di Provinsi Riau yang mungkin dilindungi aparat negara. Bisa jadi backing itu ada di kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Kami minta basmi mafia tanah di Riau," teriaknya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menyampaikan sejumlah konflik lahan di Riau. Misalnya di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Terdapat persoalan penggelapan tanah kelompok tani oleh para mafia tanah seluas 2.500 hektare.

"Tadi kita sudah melakukan audiensi, dan pemerintah provinsi menyatakan dalam waktu dekat akan memanggil Ninik Mamak dan Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah tanah di Kota Garo," ujarnya.

Kemudian juga dibeberkan persoalan lahan di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, Pekanbaru dimana lahan masyarakat diserobot menggunakan alat berat.

Selain itu, pendemo mempersoalkan klaim dan ekspansi PT Sawit Lembah Subur (SLS) dan PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) terhadap lahan yang dimiliki masyarakat menyisakan konflik berkepanjangan di Pelalawan.

Selain itu ada juga masalah lahan 88 hektare di KM 38 Danau Lancang Tapung Hulu Kampar yang telah dieksekusi oleh pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1 B berdasarkan surat perintah pelaksanaan Eksekusi Nomor W4.U6/2827/HK.02/VII/2023 pada Kamis 20 Juli 2023.

Kemudian terakhir persoalan konflik agraria antara masyarakat dengan PT Sinar Riau Palm Oil yang terjadi di Dumai.

"Kami sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau. Kepada Pak Menteri ATR agar turun langsung melihat apa yang terjadi. Masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah, tapi tetap digusur. Mana yang katanya negara hadir setiap persoalan di negeri ini. Kami harap Satgas Mafia Tanah Riau juga agar menyelesaikan persoalan-persoalan mafia tanah yang menyengsarakan masyarakat," tukasnya.(rid/ckp)