Pasalnya, PT AHR yang merupakan anak perusahaan dari PT RAPP itu bekerja tanpa sosialisasi dengan masyarakat. Dimana lahan yang dikerjakan perusahaan tersebut berada di lahan tanah ulayat yang selama ini menjadi lahan sengketa terhadap dua kenegerian di Kabupaten Kuansing selama ini, antara Kenegerian Simandolak dan Teratak Air Hitam.

Kini anak perusahaan bubur kertas itu disinyalir warga main patok tanpa konfirmasi batasan tanah yang menjadi lahan mereka sebelum melakukan pekerjaan nya. Hal ini di nilai sangat merugikan masyarakat Teratak Air Hitam.

Demikian data yang berhasil di himpun di lapangan, sesuai dengan apa yang telah di lontarkan masyarakat saat di konfirmasi pada Minggu (12/11/2017) di Desa Jalur Patah Teratak Air Hitam. Sakban Pantarlih seorang pemuda di Kenegerian Teratak Air Hitam yang juga merupakan putra asli sekaligus anak mantan kepala desa Jalur Patah itu mengatakan bahwa lahannya sudah banyak di serobot tanpa kejelasan oleh PT AHR tersebut.

"Sebanyak 1,5 hektare tanah saya di serobot perusahaan ini, tapi sampai sekarang belum ada itikad baik dari mereka terhadap kami yang tanah nya mereka garap sepihak dan di klaim lahan Simandolak saja. Dari berita yang saya baca, perusahaan PT AHR ini dalam bekerja juga tak mengantongi izin apapun, jadi ini murni menjadi perampasan lahan kami oleh perusahaan ini, dan jelas merugikan kami," ungkap Sakban.

"Saya dan masyarakat lain yang punya tanah di perbatasan tersebut saat ini melakukan peninjauan ke lokasi, ternyata lahan kami sudah di garap tanpa sepengetahuan kami, ini perusahaan apa? Kok main serobot dan main olah lahan masyarakat sembarangan saja? Memangnya mereka fikir ini tanah nenek moyang mereka," tambahnya.

Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam berharap kepada pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk menanggapi dan selesaikan masalah ini dengan bijak, demikian juga dengan Pansus Lahan DPRD Kuansing yang sampai hari ini belum ada reaksi, jangan sampai ini mengarah ke ranah konflik seperti beberapa waktu lalu.

"Kita berharap kepada bapak bapak yang berkebijakan di dinas pemerintah sana untuk segera menyikapi hal ini, jangan sampai berkembang menjadi kerugian sepihak terhadap kami, jangan sampai terjadi lagi perang saudara hanya gara gara lahan yang di kerjakan perusahaan tak berizin dalam bekerja ini," harap Sakban.

Dari ucapan dan harapan yang di lontarkan masyarakat Teratak Air Hitam ini, hendaknya pemangku kepentingan untuk segera merespons dengan tanggap dan segera menyelesaikan masalah ini, sebab ini memiliki efek yang sangat besar nantinya. Tidak saja untuk masyarakat Kenegerian Simandolak dan Teratak Air Hitam, tapi untuk Kabupaten Kuantan Singingi secara umumnya.

Perlu diketahui, suatu pekerjaan dilaksanakan perusahaan itu harus berdasarkan perizinan yang telah dikantongi dari dinas instansi terkait disuatu daerah, dalam hal ini Kabupaten Kuantan Singingi, jika tidak ini adalah murni kegiatan illegal, dan sudah seharusnya pemerintah harus menanggapi suara suara ringkikkan masyarakat bawah tersebut.<b>***(dra)</b><br>