Dirjen Kemenkeu Budiarsono Teguh Widodo mengatakan bahwa keterlambatan penyaluran Dana Desa (DD) dari Kas Umum Daerah (RKUD) terjadi karenahal teknis. "Pertama masih banyak nya daerah yang masih belum memenuhi persyaratan, yaitu penetapan Peraturan Bupati dan Walikota (Perbup/Perwako) tentang tata cara pembagian dan penetapan perincian dana desa," kata Budiarsono di Jakarta, Kamis (17/5).

Kendati demikian, Dia mengatakan untuk tahap pertama dengan alokasi Rp 12 Triliun sudah terealisasi 100% kepada 74.958 desa. Sedangkan untuk tahap kedua dari alokasi Rp 24 Triliun baru tersalurkan sebanyak Rp 4,68 Triliun atau baru 19,5%.

"Tapi dengan langkah kami memanggil para Bupati dan Walikota, yaitu sebanyak 434 kepala daerah yang kemarin sudah dipanggil. Dan saat ini untuk DD tahap satu sudah 100% tersalurkan sebanyak Rp 12 Triliun. Sedangkan untuk tahap kedua ini meliputi 97 daerah dan 14.773 desa," ujar Budiarsono.

Budiarsono optimis di akhir Juni atau semester 1 ini, Dana Desa mencapai 60% atau Rp 36 Triliun. "Kalau Dana Desa ini tidak di cairkan, maka dana tersebut akan hangus," tegasnya.

Dia optimis dalam tahap 1 ini akan melaporkan ke DPR terkait DD pada tahap 1 sudah cair sebesar 60% dan DD untuk tahap kedua akan cair sebesar Rp 24 Triliun. "Pada minggu keempat Juni harus sudah di cairkan dari RKUN dan RKUD, kalau tidak akan hangus dengan sanksi itu akan mempercepat penyalurannya," ungkap Budiarsono.***(rls/dra)