TELUKKUANTAN, DetakRiau.Com - Kota Jalur yang terkenal dengan Kebudayaan bahkan sudah Go Internasional kini tercemar peradaban modern, dimana tempat prostitusi "Panti Pijat Plus Plus" ada dimana-mana alias menjamur ditengah perkotaan yang pada tahun 2017 lalu meraih Adipura kategori Kota Kecil Terbersih se Indonesia.
Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut bekerja ekstra agar kebudayaan Pacu Jalur Tradisional yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tidak dijadikan lahan basah prostitusi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tidak hanya itu, keberadaan tempat prostitusi ini juga bertentangan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Pemerintah Daerah hendak mewujudkan Kuansing yang Unggul, Sejahtera dan Agamis.
Menanggapi pemberitaan sebelumnya, Tokoh Adat Kabupaten Kuansing, Datuk Bisai Mudo Edianus Herman Halim, SE.,MM mengatakan bahwa dirinya selaku pemangku adat di Kabupaten Kuansing berharap kepada Pemerintah Daerah agar segera menutup tempat prostitusi yang faktanya berdiri secara ilegal dan diduga tanpa ada izin yang jelas. Demikian dikatakan Datuk Bisai kepada wartawan, pada Ahad (26/08) di Teluk Kuantan.
"Pemerintah harus tegas terhadap adanya panti pijat plus plus itu. Tutup segera sebelum masyarakat banyak bertindak untuk memberangusnya," ujar Datuk Bisai.
"Minta Satpol PP dan kepolisian untuk melakukannya. Jangan beri izin usaha-usaha seperti itu agar tidak menambah persoalan sosial ditengah masyarakat adat Kuansing. Sudah begitu banyak persoalan sosial yang berkembang yang dapat merusak masa depan generasi Kuansing seperti narkoba dan lain sebagainya,"
"Jadi saya berharap Pemkab punya nyali untuk memberantas hal-hal seperti itu. Siapapun orang yang ada dibelakangnya atau beckingnya. Sangat memprihatinkan pula jika yang menjadi beckingnya adalah orang-orang yang seharusnya memberantasnya. Kalau ini ada maka Bupati dan jajarannya harus bertindak tegas," pintanya.
Sementara itu, Kasatpol PP Kuansing, Erdiansyah, S.Sos.,M.Si melalui Kabid Opsdal, Shanti Evi Dimeti, SH saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, "Berdasarkan perintah Kasatpol PP, tempat tersebut segera ditertibkan dan orang-orang yang terlibat akan ditindak tegas," ungkapnya, pada Senin (27/08) di Teluk Kuantan.
Menurut Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kuansing itu, dirinya menegaskan bahwa jika ada keterlibatan anggotanya di Satpol PP Kuansing. Sesuai instruksi pimpinannya, "Akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengikat sebagai ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan juga Kode Etik Satpol PP," tegas Shanti.
Untuk diketahui bersama, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan ini adalah untuk menjamin Tata Tertib dan kelancaran tugas dari Pegawai Negeri Sipil atau ASN itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan akhirnya adalah terciptanya pelayanan publik yang prima dalam bingkai pembangunan Indonesia.***(dra)
