JAKARTA (DetakRiau.com) Sylviana Murni Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI minta kekosongan blanko E KTP harus mendapat perhatian kusus oleh pemerintah karena tahun depan atau tahun 2020 akan berlangsung Pilkada serentak kembali.

Ini dikatakan Sylviana Murni di Jakarta (27/11/2019) lalu saat menggelar rapat dengar pendapat di gedung DPD RI.

Sebagai pembandingnya adalah masih banyak masarakat yang masih menggunakan surat keterangan atau Suket sebagai pengganti E KTP yang berlaku selama 6 bulan yang terjadi dibanyak daerah, ujarnya.

"Ini membuktikan bahwa kekosongan blanko E KTP diduga benar adanya. Walau kita telah 8 tahun mencanangkan E KTP yang didanai oleh APBN", ujar mantan calon wakil Gubenur DKI Jakarta perempuan ini.

Salah satu kelemahan suket, katanya, adalah cepat rusak karena dibuat dari secarik kertas biasa sehingga kurang praktis dan tidak nyaman untuk dibawa bawa karena mudah robek dan rusak, katanya.

Seharusnya Kementerian Dalam Negeri yang menyimpan data base warga dan penduduk. Dengan menteri yang baru harus membuat solusi jangan sampai ini dianggap sepele atau elementer, tegas kata anggota DPD asal Jakarta. Erwin Kurai.