JAKARTA (DetakRiau.com) Partai Islam tertua Partai Persatuan Pembangunan, PPP, tetap mendukung pemilihan Presiden secara langsung dan pemilihan kepala daerah langsung.

"Kami menolak pemilihan presiden kembali ke MPR atau pemilihan kepala daerah oleh DPRD".

M Iqbal Sekretaris Fraksi PPP di MPR mengatakan saat jadi pembicara diskusi yang digelar oleh MPR dengan tema : Perlukah Amandemen di Jakarta rabu (11/12/2019).

Dikatakan, demokrasi kita masih berusia muda 20 tahun, baru masih dalam taraf belajar demokrasi.

"Oleh karena itu beri ruang dan peluang pada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, yang disukainya dan yang dipilih. Sedang apabila kalau dipilih oleh MPR, yang terpilih juga belum tentu akan sesuai dengan pilihan rakyat", ungkap Iqbal yang pernah bermukim di Australia.

Bagitu juga dalam Pilkada langsung tidak semua calon mengeluarkan biaya besar tergantung pada calon kepala daerahnya, apakah sudah pernah berbuat diderahnya. "Saya punya teman terpilih menjadi calon kepala daerah dengan biaya tidak mahal", ujarnya.

Dikatakan, namun demikian F PPP dalam sikapnya dapat menerima amandeman terbatas meski GBHN sudah pernah dihapus dalam amandeman 2002.

"Kami menyetujui amandemen terbatas karena GBHN diperlukan sebagai acuan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan agar diatur soal kedaulatan negara", paparnya.

"Kita ingin GBHN jadi pedoman dan Blueprint Indonesia yang akan datang", tegas Iqbal. Erwin Kurai.