JAKARTA (DetakRiau.com) Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan negara mendapat laporan 5.000 transaksi yang masih dirahasiakan di PT Jiwasraya.

Komisi XI sudah bekerja lebih dahulu tidak lama setelah dilantik pada masa sidang pertama di DPR, dalam rapat kerja tertutup yang membahas likwiditas PT Asuransi Jiwasraya sebelum muncul dalam pemberitaan di media.

Komisi XI rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi mitra Komisi XI, sebelumnya.

"Dari BPK kami mendapat laporan terdapat 5.000 transaksi yang jadi temuan BPK. Data ini rahasia untuk menjaga stabilitas keuangan, tidak bisa diumumkan sekarang", ujar Dito Ganinduto saat jumpa pers pembentukan Panitia Kerja Pengawasan Industri Keuangan di DPR Jakarta selasa (21/1/2020).

Dia dapat memastikan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya akan dikembalikan kepada nasabahnya. Perihal soal mekanismenya, kita tunggu apa yang dikatakan oleh Menteri BUMN, jelas Dito. Kami tunggu formula apa yang akan ditempuh Menteri BUMN, imbuhnya.

Sementara itu yang terkait dengan pelanggaran tindak pidananya adalah menjadi wewenang Kejaksaan Agung, tandasnya.

Pada saat rapat kerja dengan Komisi III yang membidangi hukum yang berlangsung sehari sebelumnya, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana PT Jiwasrya, sejak dari tahun 2008 - 2018.

Untuk sebagai tindak lanjutnya Jaksa Agung sudah minta pada BPK untuk melakukan audit. Hasil audit untuk memastikan kerugian, yang hasilnya sedang kami tunggu, kata Jaksa Agung yang berkumis lebat ini.

Yang difokuskan pada penghimpunan dana dan pengelolaan dana. Tindak pidananya sedang dirumuskan, pungkasnya. Erwin Kurai.