Menariknya, pada spanduk yang dibentang terlihat dimuat foto Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT, Kadishub Pekanbaru Yuliarso, mantan Kadis LHK Zulfikri, Kepala Dinas PUPR Indra Pomi dan Sekko Pekanbaru M Jamil.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Riswan Siahaan menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan karena lemahnya penegakan hukum terhadap pejabat pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal, selama Firdaus MT menjabat walikota banyak persoalan hukum hingga dugaan Korupsi yang dilakukannya beserta jajaran. 

"Korupsi Proyek Multiyears Pembangunan Perkantoran Pemko Di Tenayan yang menelan anggaran sekitar Rp1.6 triliun, banyak kejanggalannya, mulai perencanaan, pembebasan lahan, yang diduga negara membeli tanah negara, serta pembangjnan gedungnya," beber Riswan.

Selain itu, kata Riswan, proyek Kawasan Industri Tenayan (KIT) dimana Pemko menjalin MoU dengan pihak asing dan swasta, tapi masih ada lahan masyarakat dan kelompok tani yang belum dibebaskan. Bahkan DPRD Pekanbaru telah meminta lahan KIT distatus quo kan, sejalan dengan ditolaknya Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru yang disahkan dan diduga cacat hukum. 

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemko Pekanbaru telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru bahkan Kejati Riau, namun sampai saat ini tidak jelas proses nya sampai dimana. 

"Sehingga kami, ungkap Riswan, ingin membuka mata para penegak hukum di republik Indonesia ini, khususnya Kejagung dan KPK bahkan Presiden agar memberikan perhatian serius kasus-kasus korupsi walikota Pekanbaru beserta kroninya," jelas Riswan.

Aksi yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut sempat menjadi perhatian bagi pengendara yang melintasi bundaran HI namun tetap berjalan lancar, dan massa melanjutkan aksi di KPK dan Kejaksaan Agung RI dengan berkonvoi. (wan)