Pekanbaru, detakriau.com - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau (OJK Riau) menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Riau sampai dengan posisi Mei 2023 mencatatkan pertumbuhan positif dengan likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga sejalan dengan kinerja perekonomian nasional yang terus membaik. 

Pertumbuhan positif IJK di Provinsi Riau dapat terwujud karena didukung dengan kinerja dan pengawasan maksimal yang diberikan OJK Riau serta upaya memberikan edukasi kepada masyarakat dan penyelesaian pengaduan konsumen.

 Kepala
OJK Provinsi Riau - Muhamad Lutfi mengatakan, hal tersebut juga didukung aktifnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau dalam menjalankan empat program yang telah disepakati bersama untuk meningkat perekonomian daerah di kabupaten/kota masing-masing.

Perkembangan Pasar Modal

Data entitas Pasar Modal di Provinsi Riau menunjukkan bahwa pada periode Mei 2023 terdapat 14 Perusahaan Efek, 17 Galeri Investasi, 25 APERD (Agen Penjual Efek Reksadana), dan 2 Manager Investasi.

Dalam periode Desember 2021 hingga Mei 2023, terlihat tren positif dalam partisipasi investor di Provinsi Riau terhadap instrumen keuangan yang berbeda-beda. Data Single Investor Identification (SID) Surat Berharga Negara, SID Saham, dan SID Reksadana memberikan gambaran tentang pertumbuhan jumlah pengguna dalam instrumen-instrumen tersebut.

SID Surat Berharga Negara pada Mei 2023, tercatat terdapat 13.747 pengguna SID Surat Berharga Negara. Jumlah ini mengalami peningkatan. Pertumbuhan minat dalam investasi pada Surat Berharga Negara meningkat hingga 28,32 persen. 

SID Saham pada Mei 2023, terdapat 86.269 pengguna dengan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir dan pertumbahan sebesar 21,77 persen dalam 1 tahun.

SID Reksadana pada Mei 2023, terdapat 186.882 pengguna dengan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir dan pertumbuhan sebesar 28,48 persen dalam 1 

tahun. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi dalam berinvestasi di reksadana sebagai instrumen investasi yang populer.

Dari sisi aliran arus dana, total saham yang berhasil dihimpun di Provinsi Riau pada Mei 2023 tercatat sebanyak Rp3,97 triliun dengan total transaksi dari Januari 2023 hinggal Mei 2023 tercatat sebanyak Rp2,03 triliun.

Perkembangan pasar modal secara keseluruhan, dilihat dari data SID Surat Berharga Negara, SID Saham, dan SID Reksadana menunjukkan tren positif dalam partisipasi investor di Provinsi Riau. Peningkatan jumlah pengguna dalam ketiga instrumen tersebut menunjukkan minat yang berkelanjutan dalam berinvestasi di pasar keuangan. Hal ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai investasi serta upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Perkembangan Sektor Perbankan

Industri perbankan di Provinsi Riau meliputi 33 Bank Umum Konvensional, 5 Bank Umum Syariah, 28 BPR, dan 3 BPRS. Selama periode Desember 2020 hingga Mei 2023, terdapat beberapa tren dan perubahan dalam sektor perbankan di Provinsi Riau.

Kredit perbankan di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari Desember 2021 hingga Mei 2023. Pada periode Mei 2022 hingga Mei 2023 naik sebesar 9,65 persen, mencapai angka Rp88,2 triliun.

Sementara itu, dana pihak ketiga yang tersedia di Provinsi Riau juga mengalami fluktuasi. Pada periode Desember 2021 hingga Desember 2022 mengalami peningkatan. Namun, pada periode Mei 2022 hingga Mei 2023 terjadi penurunan sebesar 0,62 persen menjadi Rp114,1 triliun.

Loan to Deposit Ratio (LDR) atau rasio antara kredit yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga di Provinsi Riau terus meningkat. LDR pada Mei 2023 meningkat mencapai 77,28 persen. Peningkatan LDR menunjukkan penggunaan ang lebih besar dari dana pihak ketiga oleh bank untuk mendanai kredit yang mereka berikan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat Non-Performing Loans (NPL) Gross, yang mencerminkan kualitas kredit bank, mengalami fluktuasi selama periode yang diberikan. Pada Mei 2023, NPL Gross mengalami peningkatan menjadi 2,50 persen.

Secara keseluruhan, data perbankan Provinsi Riau menunjukkan peningkatan dalam kredit perbankan dan penggunaan dana pihak ketiga. Namun, fluktuasi dalam dana pihak ketiga dan NPL Gross menunjukkan perlunya pengawasan yang 

ketat terhadap risiko kredit. Selain itu, LDR yang terus meningkat menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada dana pihak ketiga dalam mendanai kredit.

Perkembangan Sektor IKNB

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Provinsi Riau meliputi 72 perusahaan asuransi, 68 perusahaan pembiayaan, 2 Lembaga Keuangan Masyarakat Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM) yaitu LKMS BWM Fajar Pelita Harapan dan LKMS BWM Alhidayah Rokan Hulu, 1 dana pensiun, 2 modal ventura, 1 pergadaian, 3 perusahaan penjaminan, dan 1 pialang asuransi.

Sektor asuransi jiwa premi mengalami penurunan sebesar 13,49 persen secara yoy menjadi Rp451 miliar pada Maret 2023. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan preferensi pelanggan dan perubahan regulasi.

Sementara itu, premi asuransi umum mengalami fluktuasi selama periode Desember 2021 hingga Maret 2023. Pada periode Maret 2023 mengalami penurunan sebesar 3,72 persen secara yoy menjadi Rp851 miliar. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi beberapa hal antara lain perubahan klaim asuransi, persaingan pasar, dan perubahan dalam strategi perusahaan asuransi umum.

Sektor perusahaan pembiayaan terjadi peningkatan sebesar 30,52 persen secara yoy menjadi Rp19.944 miliar pada Mei 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan aktivitas pembiayaan dan permintaan dari konsumen di Provinsi Riau.

Penyaluran pembiayaan melalui financial technology peer-to-peer lending (fintech P2P lending) mengalami pertumbuhan yang kuat. Outstanding pembiayaan meningkat menjadi Rp647,90 miliar pada Mei 2023 atau secara 1 tahun naik 

sebesar 55,35 persen. Tingkat keterlambatan pembayaran (TWP) juga meningkat  dari 1,69 persen pada Desember 2022 menjadi 1,74 persen pada Mei 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan adopsi yang meningkat dari platform fintech P2P lending di Provinsi Riau, sementara penurunan TWP mencerminkan kualitas kredit yang lebih baik.

Namun, kinerja LKMS BWM mengalami penurunan yang signifikan dalam jumlah pembiayaan. Pada Mei 2023, jumlah pembiayaan menurun sebesar 66,35 persen secara yoy menjadi Rp57,10 juta. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan strategi bisnis atau persaingan dengan sektor lainnya.

Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

Sejak Januari hingga 30 Juni 2023, OJK Riau telah melaksanakan 22 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 2.164 orang peserta di wilayah Provinsi Riau. Selain itu, OJK Riau juga telah menerima sebanyak 175 pengaduan baik secara online maupun walk-in yang telah tercatat di dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), 143 pengaduan berstatus ditutup/selesai, 5 sengketa masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK), dan 27 pengaduan dalam penanganan PUJK dan konsumen. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 89 merupakan pengaduan sektor Perbankan, 84 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor Pasar Modal. 

Perkembangan TPAKD di Provinsi Riau

Di sisi lain, OJK Provinsi Riau terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional. 

Sampai dengan 31 Mei 2023 telah terbentuk 1 TPAKD tingkat Provinsi Riau dan 12 TPAKD tingkat kabupaten/kota (100 persen dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau). Adapun program-program unggulan yang diusung oleh TPAKD di Provinsi Riau antara lain Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Desa Inklusi Keuangan, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan Asuransi Usaha Tani Padi/Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTP/AUTS).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Triwulan II 2023 telah terealisasi sebesar 24,87 persen atau sejumlah 42.673 debitur di mana target Program KUR itu sendiri memiliki target sebanyak 171.585 debitur yang mengakses KUR. 

Program Desa Inklusi Keuangan, TPAKD kabupaten/kota telah menunjuk satu desa di wilayah masing-masing sebagai Desa Inklusi Keuangan, Program Desa Inklusi Keuangan menargetkan bahwa setidaknya 80 persen dari seluruh jumlah penduduk telah mengakses keuangan ataupun pembiayaan dari Lembaga Formal.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), memiliki target yaitu seluruh pelajar dari pelajar setingkat Sekolah Dasar hingga pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas harus memiliki rekening tabungan di Perbankan. Sampai dengan Juni 2023 tercatat terealisasikan sebesar 67,5 persen atau sebanyak 1.057.678 pelajar yang telah memiliki tabungan. Hal ini menunjukkan pencapaian realisasi yang cukup baik.

Program Optimalisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dengan target pencapaian yaitu seluas 15.000 hektar untuk program AUTP dan sebanyak 5.000 ekor sapi untuk program AUTS. Diharapkan bahwa ke depannya program ini dapat membantu para petani dan peternak di Provinsi Riau.(*)