Rencana Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemko Pekanbaru ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Maka pemerintah daerah wajib untuk menyalurkan 2 persen dari DTU untuk bantuan sosial.

"Kita masih menunggu juknis, sampai saat ini juknisnya masih belum ada," ujar Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Jamil, Senin (26/9/2022).

Dikatakannya, saat ini sudah ada arahan dari pemerintah pusat untuk penyaluran bantuan sosial dari DTU. Namun hingga kini belum ada petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan tersebut.

Jamil mengaku, pemerintah kota belum mendapat  detil teknis kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Mereka belum memastikan berapa persentase untuk bantuan sosial dan peruntukan lainnya. Pemko Pekanbaru menyiapkan anggaran sekitar Rp5 Miliar untuk bantuan ini.

"Apalagi ada peruntukan bantuan lainnya dalam peraturan menteri keuangan tersebut, kita menunggu petunjuk teknisnya," ulasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pekanbaru Idrus mengatakan, bahwa dirinya belum ada pembahasan terkait BST tersebut. Ia menyebut, hingga kini belum ada tindak lanjut BST yang bersumber dari DTU itu.

"Kita tunggu bahasan dulu, sebab sampai saat ini belum ada bahasan," katanya

Idrus pun menyebut, belum tahu bantuan yang akan diberikan ini dalam bentuk apa. Maka dari itu, pihaknya masih menunggu pembahasan tersebut. (HRC/KR9)