Hadir juga dalam pertemuan itu Asisten satu Pemprov Riau, Drs.H. Masrul Kasmy, M.Si, Kaban Kesbangpol Provinsi Riau, Jendri Salmon Ginting,AP, M.Si,  Kadiskes Provinsi Riau, H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes, Kadiskominfotik Provinsi Riau, Erisman Yahya, S.Ag, M.H, Ketua Dewan Penasehat FPK Riau, Drs. H.Wan Abubakar, M.Si, Sekretaris Dewan Penasehat FPK Provinsi Riau,  H. Ahmad Syah Harrofie, dan jajaran Pengurus FPK Riau periode 2022-2027.

Sementara dari Paguyuban hadir pimpinan sekitar 51 Paguyuban dari 75 Paguyuban yang tergabung dalam FPK Provinsi Riau. Di antaranya Permas Lampri, PKBR, PHDI/IKB, PSMTI, IKB Jateng, PKKS, BK PKKS, PKNR, PKNS, PKJSR, IKJR, PMB Toba, PKS Tabas, Pujekesuma, Gonjong Lima, IKLA, IKM Malalak, IWKR, IKASS, Onur, IKMB, Ikalminses, Permasa Jatim, JBMI, KWS, Misuri, Flobamora, KKKR, KBB Riau, KKSS, PITI, IKBR, IKMR, PCN, FKSR, KKIH, Kabaras, Ikawangi, Okepari, Kompak,KKBR, PKDP, KKSB, Permasa, SAS, BMKJN, HKKN Riau, Pamor, Sumbagsel PSR dan IKMB.

Gubri, Drs.H Syamsuar, M.Si dalam arahannya, menyampaikan apresiasi kepada FPK Provinsi Riau, dengan siap mendukung semua program FPK Provinsi Riau. "Peran FPK sangat strategis dalam pembauran kebangsaan. Karena itu semua pihak harus membaur dan menjaga kondusifitas daerah. Karena dengan kondusiftas daerah yang terjaga, maka pembangunan dapat berjalan sesuai yang diinginkan," katanya.

Gubri juga memaparkan capaian program pembangunan yang dilaksanakan Pemrov Riau. Ia mengatakan, bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Riau sudah meningkat.Hal itu dapat dilihat, peningkatan pembangunan di Riau tidak hanya berdasarkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non fisik. Seperti contohnya pembangunan pendidikan yang semakin meningkat.

“Hal ini dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita saat ini sudah naik. IPM ini mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Contoh penilaiannya itu indikator kemajuan pendidikan, kemajuan kesejahteraan ekonomi rakyat, kemajuan di dalam pelayanan kesehatan,” kata Gubri.

Gubri menjelaskan, bahwa penilaian ini tidak dapat dibuat-buat, sebab yang menilai itu bukan pemerintah daerah tetapi Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator Provinsi Riau saat ini berada di atas rata-rata nasional, tahun 2022 tercatat dengan indeksnya mendapati nilai 73,52. Angka ini tercatat naik jika dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau IPM ini naik, tandanya sudah ada kemajuan dari segi kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Riau. Contohnya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu di Jakarta saja belum dibuat, tetapi kita sudah berani duluan membuat Peraturan Gubernurnya,” jelasnya.

Orang nomor satu di Provinsi Riau ini menerangkan, adanya Pergub pendidikan vokasi tersebut Presiden RI Jokowi memberikan apresiasi kepada dirinya dan Pemprov Riau karena telah berani membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pendidikan vokasi pertama di Indonesia.

Gubri menjelaskan, Pergub pendidikan vokasi bertujuan mengurangi angka pengangguran serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi generasi masa depan. “Manfaatnya Pergub pendidikan vokasi ini tentu bertujuan mengurangi angka pengangguran. Karena dengan adanya pendidikan vokasi tersebut anak-anak yang baru selesai sekolah di harapkan bisa langsung mendapatkan pekerjaan,” terangnya.

Pergub Vokasi juga mengatur kerja sama sekolah dengan perusahaan swasta terkait rekruitmen tenaga kerja trampil dan ahli di bidangnya. "Jadi kalau misalnya tamat sekolah, perusahaan harus menerima, jika tidak bisa kami tindak. Soalnya dia [siswa] telah diberikan keahlian yang diinginkan perusahaan,” lanjut Gubri

Selain itu, Mantan Bupati Siak Dua Periode ini menuturkan pendidikan vokasi tersebut, juga bermanfaat dalam menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam mengembangkan ilmunya untuk mendirikan wirausaha. 

“Pendidikan vokasi ini berguna juga untuk anak-anak tamatan SMK yang diharapkan mampu mendirikan wirausaha karena mereka sudah mempunyai berbagai keahlian," pungkasnya.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Jenri Salmon Ginting, AP, M.Si menyampaikan bahwa Program kerja FPK Provinsi Riau sudah berjalan baik. Dikatakan beberapa waktu  Kemendagri memberi apressiasi kepada Pemprov Riau terkait FPK dengan menunjuk Kaban Kesbangpol sebagai salah satu narasumbner webinar yang dilaksanakan Kemendagri RI dengan tema Strategi FPK dan Peran Pemerintah Daerah mendukung pembauran Kebangsaan.

Sebelumnya Ketua FPK Provinsi Riau, Drs.H. Auni M.Noor, M.Si  melaporkan program kerja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022 dan Program kerja yang akan dilaksanakan tahun 2023 ini. Diantaranya Pawai Bhineka Tunggal Ika dan Parade Nusantara yang akan melibatkan ribuan peserta.

"Kita mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov Riau baik dukungan moril maupun dukungan penganggaran. Semoga kita di Bumi Melayu ini selalu rukun,damai dan seia sekata," katanya. (rid)