Seminar ini menghadirkan narasumber Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang, Kepala Dinas Kominfotik Riau Erisman Yahya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Muhammad Ilham Yasir dan Ketua Bawaslu Alnofrizal.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, Kapolda Riau M Iqbal terlebih dahulu membuka seminar kebangsaan tersebut.

Dalam kata sambutannya, Kapolda mengatakan, peran media sangat penting untuk mensukseskan pemilu 2024 di Riau. Kapolda menjelaskan, fungsi media saat ini tidak hanya menyampaikan berita, tetapi telah berubah menjadi industri.

"Melalui seminar kebangsaan ini, saya mengajak semua pihak tokoh agama, tokoh masyarakat, adat, pemuda, aktivis dan jurnalis bergandengan tangan memfokuskan pikiran bahwa Provinsi Riau harus kita jaga. Mari kita sukseskan Pemilu 2024 dengan aman, lancar dan damai," ajak Ketua Alumni Akpol 1991 itu.

Sesuai perbedaan media mainstream dengan media sosial, Iqbal mengatakan, media massa bukan hanya berorientasi kepada bisnis semata dan kepentingan kelompok tertentu. Tetapi untuk kepentingan nusa dan bangsa.

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya memohon sumbangan pikiran dan nanti kita akan aplikasikan bersama-sama," pinta mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat ini.

Pada perhelatan pesta rakyat ini, Polri dan TNI bersama pihak lain memiliki peran vital menjalankan pemilu damai sebagai cooling system. 

Lanjut Iqbal, kenapa menggunakan cooling system?. Misalnya hari ini tahapan pemilu sudah jalan, diibaratkan mobil mesin mobil sudah di start, otomatis harus ada pendingin kalau tidak dia overheard mereka akan kepanasan.

Maka untuk mencapai tujuan pemilu yang sukses, artinya bagaimana negara hadir dengan seluruh komponen yang ada.

"Intinya kepolisian akan melakukan apa saja yang dianggap perlu agar pemilu terselenggara dengan aman nyaman kondiusif," ungkap Jendral bintang dua polisi yang juga pernah menjabat Kadiv Humas Polri itu.

Selain itu, untuk mensukseskan pemilu nanti, pencegahan preemtif dan penegakan hukum juga penting dilakukan, karena ini adalah strategi untuk serangan pencegahan agar ada efek jera.

"Karena itu, melalui peran media. Kami akan melakukan upaya paksa kepolisian  kepada penyebar berita hoax. Apabila bukti cukup akan segera dilakukan penegakan hukum," tegas Iqbal, dilansir klikmx.com.

Artinya, lanjut Iqbal, pencegahan preemtif dan penegakan hukum perlu dilakukan dalam memberantas isu hoax. Hal ini dilakukan sebagai efek jera bagi masyarakat.

Mewakili Gubernur Riau Syamsuar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau Masrul Kasmy mengatakan, bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum.

Masrul Kasmy menjelaskan, pasal satu pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) disebutkan, bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

"Dengan peran serta media yang netral, tentunya pemilu yang digelar tahun depan akan berjalan sukses dalam suasana yang aman dan kondusif," jelas Masrul Kasmy.

Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir menjelaskan, bahwa untuk melaksanakan tahapan pemilu di 2024 mendatang pihaknya telah melakukan persiapan jauh-jauh hari. "Persiapan sudah dilakukan untuk pelaksanaan pemilu di Pekanbaru dan di daerah," terang Ilham.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal mengatakan, pihaknya juga telah siap mengawasi pelaksanaan pemilu agar berlangsung jujur dan adil. "Kami akan melakukan pengawasan dan apabila ditemukan pelanggaran kami akan langsung berkoordinasi dengan Gakkumdu, untuk melakukan proses penindakan," terang pria yang kerab disapa Alnof ini.

Lanjut Alnofrizal, bahwa dari pantauan pihaknya berita bohong sering muncul melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan lainnya.

Kepala Dinas Kominfotik Riau Erisman Yahya menyampaikan, agar media betul-betul berdiri pada posisi netral di pemilu 2024 nanti.

Dia mencontohkan, adanya beberapa media yang sejak awal sudah melakukan kerja sama dengan salah satu calon yang akan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub). Namun, tiba-tiba tertangkap tangan KPK, karena menggunakan dana umroh masyarakat.

"Kasus ini harus menjadi pelajaran kita bersama, agar media massa nantinya dapat netral saat pemilu di 2024 mendatang," pesan Erisman.

Lalu, Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang menekankan, agar dalam menyelesaikan berita media dapat memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk tampil.

"Biasanya media selalu memberikan ruang bagi calon yang telah melakukan kerja sama. Sementara itu, calon lain yang tidak mengenal media ataupun awak media tidak pernah tampil," terang Zulmansyah.

Dia juga berpesan agar dalam pemberitaan media agar berhati-hati, karena jika berita telah disebar melalui Facebook, Twitter dan media lainnya. Apabila ada kesalahan bisa diproses hukum.

"Kalau informasi yang disampaikan masih di situs medianya, apabila berperkara masih bisa dibantu PWI atau dewan pers. Namun, apabila sudah tersebar melalui media sosial proses hukum bisa dilakukan," pungkas Ketua PWI Riau dua periode yang pernah menjabat Pemimpin Redaksi Harian Pekanbaru MX dan Riau Pos ini. (rid/pmx)