Terungkapnya permasalahan ini ketika beberapa masyarakat mendatangi Kantor Lurah Pematangkapau beberapa hari lalu mempertanyakan progres PTSL yang mereka ajukan, kapan siapnya. Saat bersamaan wartawan media ini menyaksikan langsung raut wajah kekecewaan seorang ibu-ibu yang datang ke kantor lurah yang beralamat di Jalan Selamat, Jln Bukit Barisan tersebut.

Kekecewaan ibu ibu itu langsung dikonfirmasi ke pihak kelurahan, apa hal penyebab tak jelasnya pengajuan masyarakat terkait PTSL. Tentu saja pihak kelurahan tak bisa berbuat banyak, karena progres proses  PTSL menjadi kewenangan instansi terkait, ATR BPN.

Tak ingin mengecewakan warganya, staf kelurahan pun mengklarifikasikan ke Kantor ATR BPN Pekanbaru beberapa waktu setelah itu. Jawaban dari petugas pelayanan justru menjelaskan terkesan seolah lepas tangan.

"Oou, petugas lapangan yang menangani wilayah Pematangkapau sudah pindah pak," ujar Plt Lurah Pematangkapau, Kadwadi, S.Sos melalui staf kelurahan menirukan jawaban petugas ATR BPN Pekanbaru, Jumat (22/03/2024) lalu.

Karena tak ingin membuat kecewa masyarakat lainnya, pihak Kelurahan Pematangkapau pun tak berani melayani program PTSL tahun 2024. "Kami tak ingin mengecewakan warga, sehingga kami tak tertarik program PTSL yang juga dibatasi kuotanya itu," tambahnya.

Kekecewaan pihak kelurahan, atas jawaban petugas pelayanan tersebut karena dinilai tidak profesional. Sementara ATR BPN merupakan instansi vertikal yang seharusnya lebih memberi tauladan atas kinerja pelayanan masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Doni Syafrial S.SIT, M.Si melalui Kasubag TU, Fauziazi, SE, MM yang dikonfirmasi media ini mengakui usulan PTSL Kelurahan Pematangkapau 2023 belum ada di pendataan. "Belum ada terdaftar pak, yang ada di sini yang tahun 2022, tapi belum juga diambil," ujar Kasubag TU, Fauziazi, SE, MM beberapa hari lalu sambil menjelaskan sekitar 80 Sertipikat belum diambil.

Tak dijelaskan apa kendala hingga tidak masuknya sistem pendataan di ATR BPN Pekanbaru. Namun ketika itu Kasubag TU, Fauziazi, SE, MM langsung menelpon seseorang stafnya, yang menjelaskan petugas dimaksud sudah pindah tugas.

Begitu pula dengan usulan PTSL 2024 juga belum ada, karena belum tercatat sebagai kelurahan yang melakukan sosialisasi PTSL 2024. Padahal wilayah Kecamatan Kulim dan Tenayan Raya termasuk prioritas penyaluran Sertipikat PTSL. "Daftar penerima Sertipikat tahun 2022 nanti kami kirimkan datanya secara kedinasan," janji Fauziazi lagi sembari mengatakan data soft filenya juga akan dikirim ke media ini.

Disebutkannya, yang menjadi target distribusi PTSL terutama kawasan yang masih belum banyak tanahnya yang bersertifikat. Ada lima kecamatan prioritas yakni, Kecamatan Kulim, Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Kecamatan Rumbai Timur. 

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan kecamatan lain di Kota Pekanbaru yang belum namun membutuhkan. PTSL Ini tidak sama dengan Program Prona yang jumlahnya terbatas dan dibatasi.

"Siapapun (maaf,red) mulai dari presiden sampai masyarakat terbawah punya hak untuk PTSL, termasuk WNI turunan pun," pungkas Fauziazi  sembari menambahkan PTSL ini sifatnya siapa yang cepat siapa yang dapat.

Lanjut Fauziasi, program yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN ini, bertujuan menanggulangi permasalahan sengketa maupun perselisihan atas tanah tidak bersertipikat. "Siapapun warga Kota Pekanbaru, kami akan buka kesempatan. Khusus PTSL ini, kegiatan BPN terus dipantau KPK dan presiden," tambahnya.

Diketahui, program PTSL di Kota Pekanbaru tahun 2023 lalu sebanyak 4.090 surat. Sedangkan tahun 2024 ini turun menjadi untuk 2.000 persil saja.(rid)