Ketua AJI Pekanbaru, Eko Faizin menyatakan tujuan kerjasama dalam program Workshop Citizen Journalism: Mengenali dan Melacak Informasi Palsu ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya informasi palsu, terutama di era digital saat ini. 

"Silaturahmi dengan perangkat desa ini adalah kerjasama AJI dan PHR sebagai upaya kami, jurnalis, untuk membantu mewujudkan masyarakat yang antihoaks. Kita tahu informasi sekarang banyak datang dari perangkat ponsel, dan penting bagi kita untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas," kata Eko, Kamis (21/9/2023). 

Eko juga menyoroti upaya peningkatan literasi digital di Riau, yang sebelumnya di 2021 masih berada di posisi terendah, dan berharap melalui workshop ini akan terus membantu masyarakat Riau untuk menjadi lebih teredukasi. 

AJI Pekanbaru, sebagai komunitas jurnalis yang fokus pada pelatihan jurnalis dan masyarakat, mengandalkan kerjasama dengan swasta, perusahaan BUMN/BUMD yang berintegritas. 

AJI bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga non pemerintah yang tidak  bersengketa dengan hukum, tidak melanggar HAM atau mencemari lingkungan. 

Perwakilan Corporate Secretary PHR WK Rokan, Ray Jordan menekankan pentingnya kerjasama dengan AJI Pekanbaru dalam mengenali dan melacak informasi palsu. 

"Media sosial saat ini sangat dekat dengan keseharian kita, informasi saat ini sama dengan nafas kita. Oleh karena itu, informasi yang diterima perlu divalidasi dan diklarifikasi sebelum disebarkan," kata Ray Jordan. 

Sementara itu Perwakilan Manajemen PHR, Murdiyono menggarisbawahi pentingnya keselamatan dalam industri hulu migas dan sekaligus tentang pentingnya mengenali informasi palsu. Dia juga menyoroti peran orang tua dalam mendidik keluarga tentang penggunaan yang bijak terhadap media sosial. 

"Kerjasama antara AJI Pekanbaru dan PHR ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dalam mengonsumsi informasi dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan di sektor hulu migas di Bangko Pusako. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat," ujarnya. 

Selanjutnya Kasi Pemerintahan Kecamatan Bangko Pusako, Adlin Fahlevi, menyampaikan terima kasih atas inisiatif AJI dan PHR dalam mengadakan kegiatan ini. Dia menekankan betapa pentingnya edukasi untuk melawan informasi palsu, terutama dalam menghadapi tahun politik 2024. 

Salah seorang peserta, Sri Sulastri dari perwakilan Kecamatan Bangko Pusako menyampaikan rasa terima kasih atas pengetahuan yang diperoleh dari workshop ini. 

Dia menjelaskan kegiatan ini sangat bermanfaat, dan telah memberikan pemahaman kepada dirinya terkait bagaimana cara mengenali informasi palsu dan menyaring informasi sebelum dibagikan. 

"Dari kegiatan ini kami mengetahui apa saja yang terkait PHR, mulai lokasi operasional hingga faktor-faktor penghambat operasional kerjanya. Lalu bagaimana cara mengenali informasi palsu hoax di media online, yaitu caranya bisa kita cari lewat (website) who.is di Google dan semua info itu dicari tahu dulu apakah dia hoaks atau fakta. Jujur sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan kegiatan edukasi seperti ini dan infonya sangat berguna bagi kami," ujarnya. 

Pemred Goriau.com yang juga Ahli Pers di Dewan Pers, Hasan Basril menjelaskan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta bagaimana seharusnya wartawan mendapatkan informasi secara benar dan etis, termasuk ke instansi pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan dusun. 

Menurutnya banyak kejadian di lapangan yaitu ada yang mengaku sebagai wartawan, lalu datang ke kantor desa. Di sana bukan hanya meminta informasi tapi juga setelahnya meminta uang, ini jelas bukan tugas wartawan, dan perangkat desa disebutnya, harus tegas menolak. 

"Karena kalau tidak tega, itu nanti wartawan memanfaatkannya untuk datang lagi meminta uang, nah kalau dapat uang dia akan beri tahu temannya untuk datang juga ke sana," ujarnya. 

Dia meminta aparat desa dan dusun untuk tegas saja menolak permintaan uang itu, dan dijelaskan bahwa permintaan tersebut melanggar aturan KEJ pasal 6, dan harus tetap tegas untuk tidak memberikan uang supaya oknum wartawan itu jera dan tidak balik lagi. 

"Namun yang perlu diingat adalah perangkat desanya juga tidak bermasalah dalam hukum, dan memang menjalankan tugas dengan benar," tegasnya. 

Kemudian terkait pertanyaan apakah perangkat desa dapat bergabung menjadi anggota AJI, Hasan menjawab tidak perlu aparatur desa masuk ke dalam AJI. Namun berharap agar pegawai di desa dan dusun untuk bisa menjalankan prinsip dan nilai-nilai AJI dalam tugas sehari-hari. 

Adapun kegiatan workshop yang didukung oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) ini, telah digelar di 3 kota di Provinsi Riau yaitu dimulai dari Kecamatan Bathin Solapan, Bengkalis, Kabupaten Siak, dan terakhir di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sepanjang September 2023.(*)